Bawaslu Kota Batu Ikuti Evaluasi Humas dan Penyusunan Buku Kehumasan Pemilihan Serentak 2025

Batu – Bawaslu Kota Batu turut berpartisipasi dalam kegiatan “Evaluasi Kegiatan Humas dan Penyusunan Buku Kehumasan pada Pemilihan Serentak Tahun 2025” yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2025 di Kota Jember. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat strategi komunikasi publik serta mendokumentasikan praktik kehumasan terbaik selama tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Jember ini diikuti oleh perwakilan Bawaslu kabupaten/kota dari berbagai Kabupaten/Kota. Dalam agenda tersebut, seluruh peserta melakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan kehumasan sepanjang tahun 2024, serta menyusun draft awal buku kehumasan sebagai bentuk dokumentasi kerja dan inovasi komunikasi publik selama proses pengawasan Pemilu dan tahapan awal Pilkada 2025.

Menariknya, dalam kegiatan tersebut, Yogi Eka Chalid Farobi, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Batu, dipercaya menjadi Kepala Kelompok Penyusunan Buku Kehumasan untuk Koordinator Wilayah (Korwil) Malang Raya. Penunjukan ini menjadi bentuk kepercayaan terhadap kontribusi aktif Yogi dalam bidang kehumasan serta pengalaman strategisnya dalam membangun komunikasi publik yang efektif di wilayah Batu dan sekitarnya.

Dalam keterangannya, Yogi menekankan pentingnya dokumentasi kerja kehumasan sebagai bahan pembelajaran dan penguatan kelembagaan. “Penyusunan buku kehumasan ini bukan hanya untuk mendokumentasikan kerja, tetapi juga menjadi refleksi dan inspirasi bagi peningkatan strategi komunikasi publik ke depan,” ujarnya.

Bawaslu Kota Batu berharap melalui kegiatan ini, hasil penyusunan buku kehumasan dapat menjadi panduan dalam memperkuat sinergi informasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas jangkauan edukasi pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi bagian penting dalam menghadapi tahapan krusial Pemilihan Serentak Tahun 2025, khususnya dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.