Rancang MoA antara Bawaslu Malang Raya dengan FISIP UMM, Rinekso Beri Kuliah Oligarkhi Politik Daerah

Pendidikan Tinggi menjadi sasaran utama pengembangan pusat pengawasan partisipatif Bawaslu, selain sekolah, pesantren, pemerintahan desa/kelurahan dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Kampus memiliki Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang sangat optimal didayagunakan untuk optimalisasi gerakan pengawasan pemilu berbasis masyarakat. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) Perguruan Tinggi yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa memiliki fleksibilitas tinggi untuk dilibatkan sebagai Kader Pengawasan Partisipatif. Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Batu, Bawaslu Kabupaten Malang dan Bawaslu Kota Malang secara bersama-sama melakukan penjajakan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). UMM merupakan kampus swasta terbesar di Malang Raya dengan jumlah mahasiswa aktif dari Strata 1 -3 mencapai 34.000 orang. Selain itu, letak geografis UMM khususnya kampus II meliputi 3 wilayah sekaligus yaitu Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang. Dengan demikian, kemitraan yang dilakukan Bawaslu dengan UMM dipandang sangat penting dan strategis. Untuk merealisasikan , Kamis (19/03), Pimpinan Bawaslu Kota Batu dan Bawaslu Kabuapten Malang melakukan kunjungan ke FISIP UMM. Delegasi Bawaslu diterima langsung oleh Dr Rinekso Hadi Kartono selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM beserta kepala-kepala jurusan dan kepala Laboratorium Ilmu Sosial di restroom lantai VI Gedung Kuliah Bersama. Mengawali Pertemuan, Yogi Eka Chalid selaku Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Batu menyampaikan maksud kedatangan Bawaslu Malang Raya ke FISIP UMM. “Tindak lanjut MoU antara Bawaslu RI dengan Forum Dekan FISIP Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) menjadi latar belakang Kami berkunjung ke FISIP UMM ini” Kata Yogi. Harapannya, Bawaslu se Malang Raya dapat melakukan Memorandum of Agrement (MoA) dan menindaklanjutinya dengan aksi-aksi riil dalam kerangka pusat pengawsan partisipatif. Lebih lanjut, Yogi menambahkan bahwa ada beberapa kegiatan yang dapat disinergikan antara Bawaslu dan UMM meliputi Pengabdian Masyarakat, Riset Evaluasi Pemilu, Pojok Pengawasan dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). “Tanpa kontribusi kampus, mustahil bagi Bawaslu untuk merealisaskan program/kegiatan secara meluas dan berkualitas” Pungkas Yogi. Pak Rin, panggilan akrab Dr Rinekso Hadi Kartono menyambut baik kedatangan Bawaslu Malang Raya di Kampus Putih UMM. Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial tersebut berjanji akan segera mengkoordinasikan rencana kerjasama dengan Bawaslu dan merealisaskan secepatnya MoA. “Terpenting, pasca MoA ayo bareng-bareng buat pencerahan kepada masyarakat agar kehidupan demokrasi makin berkualitas” Tutup Dr Rinekso. Ada satu hal yang menarik dari pertemuan antara Bawaslu dan Pak Rin, yaitu segudang cerita tentang problematika demokrasi di Malang Raya. Pengalamannya sebagai Akademisi sekaligus Ketua Panwas Kabuapten Malang tahun 1999 dan Anggota Pokja Peningkatan Status Kota Batu membuatnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang oligarkhi politik dan ekonomi di Malang Raya. Aktor politik, birokrasi, LSM, dan pengusaha yang mewarnai dinamika Malang Raya detail diceritakannya satu persatu. (YOG)