Pentingnya Sinkronisasi dan Kemanfaatan dalam Penggunaan Anggaran

Bawaslu Kota Batu, Jakarta – Rapat Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Tahun Anggaran 2020 digelar pada 14-20 Oktober 2019 bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua Square. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman dan Koordinator Sekretariat, Dwi Kusharianti mengikuti giat tersebut selama tiga hari mulai Rabu-Jum’at (16-18 Oktober 2019). Dalam petikan sambutannya, Fritz Edward Siregar mengatakan jika anggaran adalah sebuah kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu yang harus dijaga oleh Bawaslu, “Anggaran adalah sebuah kepercayaan maka dengan anggaran ini adalah kepercayaan negara untuk kita, maka kita harus jaga kepercayaan itu. Gunakan anggaran kedepan dengan memperhatikan kemanfaatannya,” jelasnya. Menandaskan ucapan Fritz, Mochammad Afifuddin mengatakan “Kita tidak perlu anggaran berlebih tapi anggaran yang tercukupi, rencana aktivitas kita silahkan dilakukan review jangan sampai Provinsi lain bisa tapi Provinsi lain tidak bisa. Maka dari itu sangat disarankan untuk merumuskan roadmap prestasi apa dalam jangka pendek yang bisa terukur, anggaran bisa digunakan secara tepat, istilahnya jangan berlebihan dalam mengelola anggaran,” ujar Afif, sapaan akrabnya. “Butuh fleksibiltas dalam melakukan pengganggaran agar memberikan kelonggaran dalam berbagai macam inovasi kegiatan,” tambahnya. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, “Harus ada sinkronisasi kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga tidak ada disparitas dalam anggaran. Tim review harus membantu provinsi lain dalam membuat kegiatan seperti provinsi lainnya yang kegiatannya mirip,” ujarnya. Pada kesempatan itu pula, Rahmat Bagja menghimbau kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota untuk mengajarkan staff dalam membuat keputusan agar mempunyai kemampuan yang sama dengan komisioner dalam membuat keputusan.