Money Politic, Virus yang Mematikan selain Covid-19

Pendemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota di 270 daerah, ditunda. Pilkada serentak yang rencananya diselenggarakan pada 20 September 2020, terpaksa mundur menjadi 9 Desember 2020. Memprioritaskan penanganan wabah virus corona menjadi alasan utama ditundanya pilkada. Penundaan pilkada oleh Pemerintah tidak lantas mengurangi problematika teknis maupun non teknis. Perubahan jadwal tahapan dan formulasi teknis penyelenggaraan di tengah pendemi alot dibahas. Aspek non-teknisnya, politisasi Bantuan Sosial (Bansos) dengan beragam varian menjadi persoalan serius yang mencoreng kemurnian demokrasi. Petahana yang hendak berkontestasi kembali dalam pilkada, diindikasikan memanfaatkan proses distribusi bantuan sosial selama penangan Covid-19 sebagai ajang pencitraan. Memanfaatkan pembagian bantuan sosial yang notabene sumber pembiayaannya berasal dari APBN/APBD untuk ajang kampanye merupakan bentuk korupsi. Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Centre (IBC) dalam paparanya pada acara Tadarus Pengawasan Pemilu episode ke 19<Jumat  , menguraikan secara genealogis dan modus korupsi Gubernur dan Bupati/Walikota yang hendak maju lagi dalam pilkada, dalam program bantuan pemerintah untuk warga miskin di Daerah. “Program bantuan, seperti BLT yang bersumber dari APBD rentan dikorupsi oleh pejabat petahana” urai Arif. Selain politisasi pembagian BLT, BNPT, PKH Arif juga mengingatkan menguatnya money politic di tengah pendemi covid. “Petahana akan melakukan berbagai cara untuk menang lagi, selain mempolitisasi bantuan untuk jaring pengaman menghadapi Covid-19, perlu diperhatikan apabila petahana melakukan bagi-bagi uang atasnama zakat misalnya, meskipun berasal dari kantong pribadi hal ini menjurus pada politik uang. Urai ahli analisa anggaran ini. “Jika Politik Uang masih kuat, otomatis akan lebih mematikan dari virus covid-19 itu sendiri” pungkas Arif. Konsolidasi Jejaring untuk mendorong pengawasan deliberatif mutlak dilakukan oleh Bawaslu. Terobosan dalam pengawasan pengelolaan bantuan pada daerah-daerah yang menggelar Pilkada agar lebih transparan guna mengurangi potensi korupsi adalah jalan keluar dari politiasi bansos oleh petahana. Dengan demikian, politik uang dapat tereduksi dengan sendirinya. Selain Arif, hadir sebagai narasumber Tadarus adalah Jeiry Sumampau dari Komite Pemilih Indnesia (Tepi Indonesia). Acara yang berlangsung selama 2 Jam (14.00 s/d 16.00 WIB) ini disiarkan secara live dari kanal Youtube Bawaslu RI. YOG