Harimurti : Pengawasan oleh Bawaslu merupakan bagian Pertahanan Nasional

Dalam rangka penyusunan tugas akhir perkuliahan di Universitas Pertahanan, Harimurti Wicaksono, S.Sos selenggarakan Focused Group Discussion (FGD) yang bertemakan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter. FGD yang digelar pada Sabtu, 22/8 ini diikuti oleh Anggota Bawaslu Kota Batu dan Kota Malang. Diskusi terfokus ini bertujuan untuk menggali data tentang bagaimana kinerja pengawasan dan penindakan politik uang di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) kaitanya dengan penetapan tersangka ketiga kepala daerah setempat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “ Peneliti akan mengkaji adakah hubungan antara politik uang dengan perilaku korupsi kepala daerah, ditadai dengan adanya ” urai Harimurti. Pria yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Bawaslu RI ini menjelaskan bahwa kajian tentang politik uang yang akan dilakukannya nanti akan menggunakan perspektif pertahanan. Kerja-kerja Bawaslu merupakan bentuk pertahanan negara yang bersifat nirmiliter. Pertahanan nirmiliter sebagaimana diketahui adalah upaya menjaga keutuhan dan keselamatan negara yang tidak berbasiskan pada persenjataan atau militer. “ Pria kelahiran kediri ini  dalam paparanya mengemukakan pentingnya membangun kekuatan pertahanan nirmiliter dibanding militer. Terpenting lagi, menggugah kesadaran peran dan kesiapsiagaan Kementerian/Lembaga sebagai unsur utama dan unsur pendukung dalam menghadapi ancaman. Bawaslu kabupaten/kota sebagai fokus penelitian memiliki peran yang signifikan dalam kepesertaanya membangun pertahanan nirmiliter. Program dan kegiatan dalam pencegahan dan pengawasan serta penyelesaian penindakan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah agar kedepannya lebih mengutamakan peningkatan sinergitas seluruh pengawas. Selain itu, dalam rangka menghadapi ancaman  yang semakin kompleks, bawaslu dituntut untuk dapat melakukan program dan kegiatan berupa deteksi dan cegah dini serta deteksi aksi pengawasan. (DEP)