Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Batu Gelar Jagongan Demokrasi Vol. 6, Bahas Pengawalan Demokrasi Desa Jelang Pilkades Serentak 2027

ss

Kota Batu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu kembali menggelar kegiatan Jagongan Demokrasi Vol. 6 dengan mengangkat tema “Mengawal Demokrasi Desa”, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kota Batu ini menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kota Batu Tahun 2027.

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Batu, Supriyanto, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mendorong demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas hingga tingkat desa.

Diskusi kemudian dipantik oleh Anggota Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Chalid Farobi, yang mengawali pembahasan mengenai pentingnya pengawalan demokrasi desa serta berbagai potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkades. Ia menyampaikan bahwa meskipun Bawaslu tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkades, pengalaman dan praktik pengawasan Pemilu dapat menjadi bahan pembelajaran serta masukan bagi pihak-pihak terkait.

Jagongan Demokrasi kali ini turut menghadirkan Hasan Abdillah, Anggota DPRD Kota Batu Fraksi A, Firly dari DP3AP2KB, serta Arif, mantan anggota Panwascam, dan sejumlah alumni Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkaya diskusi melalui perspektif legislatif, pemerintah, pengalaman pengawasan, hingga partisipasi masyarakat.

ss

Salah satu pembahasan utama dalam forum ini adalah persiapan Pilkades Serentak Kota Batu Tahun 2027. Berdasarkan pemaparan dalam diskusi, terdapat 14 desa yang direncanakan mengikuti Pilkades Serentak. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kesiapan regulasi, tahapan pencalonan, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, hingga penganggaran dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, forum juga mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan, seperti politik uang, netralitas perangkat desa, intervensi penggunaan jabatan dan kewenangan, serta potensi konflik antarkelompok pendukung calon. Kejelasan regulasi mengenai seleksi bakal calon, masa kampanye, masa tenang, hingga mekanisme penyelesaian sengketa dinilai penting untuk dipersiapkan sejak awal.

Dalam pemantik diskusinya, Yogi menegaskan bahwa penguatan demokrasi desa tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga harus mengedepankan langkah pencegahan. Menurutnya, pendidikan pemilih, sosialisasi, pertukaran pengalaman pengawasan, dan koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat.

Diskusi juga berkembang pada penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan pengelolaan APBDes, serta pentingnya menjaga kondusivitas masyarakat setelah pelaksanaan Pilkades.

Melalui Jagongan Demokrasi Vol. 6 ini, Bawaslu Kota Batu berharap berbagai masukan dan pengalaman yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mempersiapkan Pilkades Serentak 2027. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Bawaslu, BPD, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi desa yang partisipatif, transparan, dan berintegritas.

Mengawal demokrasi bukan hanya tentang memastikan suara dihitung, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan adil, jujur, dan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat.

Penulis : Imam

Editor : Humas