Bawaslu Kota Batu Awasi Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026

Kota Batu – Bawaslu Kota Batu melaksanakan pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Batu pada Kamis (02/04/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Batu melakukan pencermatan terhadap proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, termasuk memastikan adanya sinkronisasi data serta tindak lanjut atas berbagai perubahan data kependudukan yang berpotensi memengaruhi daftar pemilih.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Batu, Yogi Farobi, menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan selama proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap terlindungi hak konstitusionalnya dalam menggunakan hak pilih pada pemilu maupun pemilihan mendatang.

“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu terus melakukan pengawasan agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya akibat ketidakakuratan data,” ujar Yogi.

Bawaslu Kota Batu juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga validitas data pemilih. Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Melalui pengawasan yang melekat dan berkelanjutan, Bawaslu Kota Batu berkomitmen untuk terus menjaga kualitas data pemilih serta memastikan setiap proses pemutakhiran data dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terwujudnya perlindungan hak pilih masyarakat Kota Batu.